Saturday, August 29, 2009

Keadaan Ekonomi dan Sosial Budaya pada masa Orde Baru

A. Rencana awal pasca keruntuhan Orde Lama:

Kepemimpinan Soeharto merupakan suatu upaya pembangkitan kembali dari keterpurukan orde lama yang sebagian besar disebabkan oleh kegiatan PKI di Indonesia pada masa itu, dan klimaksnya yaitu insiden G30S/PKI. Namun, bahkan sebelum itu sudah terdapat masalah perekonomian yang harus kita alami, seperti tingginya tingkat inflasi, yang sampai dilakukannya “potong uang” sebagai upaya penyelesaian masalah. Lalu sempat juga dilakukan upaya pengembangan pasar persaingan di Indonesia dengan diberikannya dana tunjangan untuk mengadakan kegiatan perdagangan untuk rakyat kecil, namun disalahgunakan oleh mereka dan uang tersebut akhirnya digunakan untuk berfoya-foya untuk sesaat. Kegagalan Demi kegagalan terjadi, walaupun hanya sangat sedikit yang disebabkan oleh KKN, namun semua itu bertumpuk sampai berpindahnya orde kepemimpinan. Maka, sewaktu dihadapkan terhadap bermacam masalah tersebut, Soeharto mencanangkan beberapa rencana, antara lain:

1. Rehabilitasi dan Stabilisasi ekonomi
2. Penanggulangan hiper-inflasi
3. Revolusi Hijau
4. Dibukanya hubungan yang lebih bebas dengan negara asing, baik dari pihak IMF maupun investor asing, dan juga dalam prinsip politik luar negerinya

Jika dilihat sekilas, memang tidak mungkin Soeharto dapat menyelesaikan semua rencana itu dalam waktu 5 tahun, entah karena memang sudah direncanakan juga bahwa beliau akan memimpin lebih dari satu kali, atau memang beliau sangat percata diri, yang penting hádala bagaimana rencana-rencana tersebut akan dilaksanakan.


B. Langkah-langkah Awal:

Langkah paling awal yang dilakukan Soeharto adalah mencanangkan “Security Approach”, yang bersifat multifungsional. Mengapa demikian? Karena dari “Security Approach” ini, presiden sebagai pemegang komando tertinggi dapat mencakup beberapa bidang sekaligus, seperti ekonomi, politik, bahkan sosial dan budaza. Namun, apa sebenarnya security approach ini? Security approach adalah suatu sistem yang digunakan Soeharto dalam menyelesaikan berbagai masalah dengan suatu kekuatan yang adidaya, yaitu kekuatan ABRI, atau militer. Setelah dianutnya sistem ini, banyak masalah orde lama yang terselesaikan, seperti hilang sama sekali pengaruh komunis, stabilitas pemerintahan dan ekonomi, dan pemberontakan masyarakat. Jika dilihat sekilas, memang terkesan menakjubkan, karena sangatlah sulit untuk menciptakan suatu kestabilan yang sebenarnya. Jadi, ada apa di balik kesuksesan Bapak Pembangunan kita ini? Pelanggaran HAM berat. Mengapa? Hal ini akan saya bagi ke dalam dua bagian, yaitu:
1. Dari segi ekonomi
2. Dari segi sosial dan budaya

C. EKONOMI

1. PELITA

Pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) dilakukan Orde Baru secara periodik 5 tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Pembangunan yang dimaksud adalah :

a. Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)
Menekankan pada pembangunan bidang pertanian.

b. Pelita II (1 April 1974– 31 Maret 1979)
Tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja.

c. Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)
Menekankan pada Trilogi Pembangunan.

d. Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)
Menitik beratkan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri.

e. Pelita V ( 1 April 1989 – 31 Maret 1994)
Menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri.

f. Pelita VI (1 April 1994 31 Maret 1999)
Masih menitikberatkan pembangunan pada sektor bidang ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.


2. Penyalahgunaan Militer untuk men“Justify” langkah sang Bapak Pembangunan:

Kita mulai dari rencana pertama dari beliau, yaitu rehabilitasi dan stabilitasi ekonomi. Seperti yang kita ketahui, sudah banyak langkah yang disusun oleh pemerintahan orde lama dalam mencoba membuat suatu suasana kompetitif dalam berdagang oleh setiap kaum dari masyarakat Indonesia, bahkan yang termasuk berpendidikan rendah. Namun, pandangan Soeharto dalam hal ini berbeda, beliau berpendapat bahwa jika kita ingin mengalami suatu perkembangan dan keseimbangan ekonomi, kita memerlukan absolut kontrol untuk mengawasi setiap kegiatan ekonomi di negeri tercinta kita ini, agar mencapai hasil yang memuaskan, walaupun ironisnya setelah ini akan terjadi banyak KKN. Maka, untuk mewujudkan ini, pihak militer digunakan sebagai pengawas langsung setiap kegiatan ekonomi, dan juga sekaligus bertindak sebagai “taunting agents” dari pemerintah, yang memegang kuasa penuh atas segala kegiatan ekonomi. Dengan ini, pemerintah dapat mengkontrol kemana mengalirnya uang di negeri ini, yang ironisnya lagi, akan lebih berpusat ke kaum pemerintah beserta kerabatnya. Hal ini ternyata juga bertentangan dengan asas demokrasi ekonomi, yang memang sedang trend di dunia pada masa itu. Dibalik semua kontroversi tersebut, memang tercipta suatu kestabilan ekonomi, namun tidak cukup untuk mengurangi hiper-inflasi yang mencapai 650%. Maka, pemerintah sekarang kembali melakukan sikap yang bertolak belakang dengan Soekarno, yaitu memfokuskan pembangunan ekonomi yang akan ditopang oleh bangsa asing.

3. Investor asing, “The False Messiah”:

Menurut Soeharto, negara kita tidak akan bisa hidup tanpa adanya hubungan saling bantu antar negara, karena memang itulah hakekat hidup bermasyarakat. Atas dasar itu, sikap politik kita berbalik total menjadi sangat terbuka terhadap negara-negara luar. Yang paling dapat dimanfaatkan pada masa itu adalah ketersediaan dana pinjaman dari IMF dan Bank Dunia. Demi mencapai pembangunan ekonomi yang stabil, Soeharto rela berhutang kepada instansi tersebut, yang padahal jika dipikir panjang akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Bukan hanya dari IMF dan Bank Dunia saja bantuan yang Soeharto harapkan, namun juga dari investor dan “economic advisor” asing. Langkah ini telah mengekspos negara kita terhadap suatu kekuatan luar yang masih belum dikenal bahayanya, karena memang pada masa orde lama Soekarno menolak keras terdapatnya campur tangan asing dalam pembangunan negeri tercinta kita ini. Pada masa peralihan ini juga, Indonesia sedang memiliki berlimpah tenaga kerja murah, dan bahan mentah yang berlimpah, yang siap dimanfaatkan secara besar-besaran oleh pemerintah, dan pihak asing.
Dampak yang paling terlihat adalah dengan masuknya modal asing tersebut, bumi kita habis habisan dieksplorasi. Namun, sayangnya pada masa itu hanya sebagian kecil dari bangsa kita yang dapat memanfaatkan kesempatan tersebut, yang memang telah didukung oleh pemerintah dengan pemberian berbagai macam kemudahan dan fasilitas. Karena memang itulah tujuan dari Soeharto, mendewasakan perilaku ekonomi bangsa kita yang pada masa itu masih terbilang dalam kebingungan yang dahsyat.
Jika kita melihat realita, negara kita pada masa itu belum siap menghadapi pertumbuhan yang cepat ini, yang salah satunya adalah karena sebagian besar rakyat hanya memiliki kemampuan yang minim, sehingga hanya siap menjadi buruh murah, tanpa mengetahui apapun tentang pembangunan yang sedang dilakukan oleh pihak asing. Memang pulau Jawa masih bisa dibilang lebih siap dibandingkan dengan pulau lain, karena telah menjadi ajang tumbuhnya industri dengan modal asing, dan juga ditunjang oleh pemerintah. Sedangkan kawasan pulau lain yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah, tengah menjadi ajang eksplorasi besar-besaran. Hal ini berakibat beralihnya daerah tersebut menjadi daerah para investor asing yang memiliki modal untuk pembangunan pada kawasan itu. Kesiapan yang kurang ini memang wajar, karena pada masa itu perkembangan sumber daya manusia masih kurang, karena masih difokuskan terhadap pengabdian tunggal terhadap negara.

4. Kebablasan atau kurang matangnya suatu rencana?:
Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, pulau Jawa merupakan pusat perkembangan yang ditargetkan oleh Soeharto. Apakah sebabnya? Entahlah, namun yang penting adalah arah perkembangan tersebut. Soeharto memang menargetkan perkembangan Indonesia, namun apakah dia bermaksud mengembangkan seluruh Indonesia? Atau hanya sebagian kaum elit Jawa agar dapat terlihat menakjubkan di hadapan dunia luar? Tetapi realitanya adalah bahwa pembangunan yang dicanangkan oleh Soeharto hanya difokuskan terhadap pulau Jawa, dan pulau lain hanya bertindak sebagai sumber kekayaan alam yang akhirnya akan digunakan dalam membangun pulau Jawa. Hal ini nantinya akan menyebabkan masalah baru, yaitu masalah sosial yang akan saya bahas pada bagian sosial dan budaya. Selain itu, dengan memusatnya dana ke satu titik, maka kegiatan KKN mulai marak terjadi. Seperti yang kita ketahui, pemerintah telah membuat suatu kaum elit yang mendapat banyak fasilitas dan kemudahan dari pemerintah, sebagai langkah awal menuju pembangunan. Namun, wewenang tersebut kerap disalahgunakan sebagai sarana kegiatan KKN, yang justru memberikan penurunan dalam pembangunan yang dicanangkan oleh Soeharto.

D. Sosial dan Budaya
1. Jalan menuju monarki absolut atau demokrasi yang sesungguhnya?:
Dalam upaya menanam rasa nasionalisme yang kuat di dalam hati setiap rakyat Indonesia, dan agar terdapat pehaman tunggal Pancasila, maka pemerintah membuat beberapa program, salah satunya adalah P-4. P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila) bertujuan untuk menjadi manusia Pancasila, atau Ekaprasetia Pancakarsa, yang berarti dalam keadaan apapun secara konsisten dan konsekuen mengamalkan Pancasila. Penataran ini ditujukan kepada setiap kalangan, dari pegawai negeri sipil sampai pelajar. Tetapi, apakah Pancasila harus dipahami secara tunggal? Apakah pendapat kita harus sama dengan pemerintah? Hal ini menjadi indikasi bahwa yang ingin dicapai oleh Soeharto bukanlah suatu kesatuan, namun suatu kontrol yang absolut terhadap rakyatnya. Bukti yang lain seperti pembreidelan beberapa media cetak, yang seharusnya dapat mencari dan mencetak berita apapun, bahkan yang dapat membahayakan posisi seorang presiden. Bahkan dalam orde baru ini kritik diharamkan, apalagi menjadi oposisi. Rangkaian hal ini membuat pandangan bahwa Soeharto tidak memiliki rencana sedikitpun untuk turun jabatan. Hal ini diperkuat dengan anggota DPR dan MPR yang sebagian besar dari pihak ABRI atau TNI, di mana menjadi bawahan yang wajib patuh terhadap pemegang komando, yaitu sang presiden. Sebagai hukuman bagi para oposisi, ada beberapa contoh, yaitu pengasingan, penangkapan, dan juga termasuk petrus (penembakan misterius). Walaupun memang tercipta keamanan, namun jika hal itu dicapai dengan kekerasan, maka lambat laun pasti akan terjadi pemberontakan yang besar, dan memang sudah terbukti sekarang.
2. Usirlah kaum tionghoa sampai ke negeri Cina:
Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan Tionghoa dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi. Hal ini berarti hak-hak asasi manusia mereka telah ditiadakan. Kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional, karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang kita perlukan, yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia.
Pemerintah Orde Baru melakukan langkah-langkah ini karena khawatir, dari jumlah mereka yang banyak, akan menyebarkan pengaruh Komunisme, yang telah menjadi program Soeharto agar dapat dihapus dari tanah Indonesia sejak awal. Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan.
3. Kulit yang matang, buah yang busuk.:
Sesuai dengan yang saya utarakan di atas, bahwa ketidakrataan pembangunan yang difokuskan di pulau jawa, akan menimbulkan masalah baru, yaitu kesenjangan dan kecemburuan sosial. Pembangunan antara pusat dan daerah, menimbulkan hubungan yang buruk antara sang pemberi ke penerima. Karena hal ini menimbulkan asumsi bahwa hanya warga pusat sajalah yang berhak hidup dengan sejahtera. Selain itu, muncul rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah di sejumlah daerah, terutama di Aceh dan Papua, yang lagi-lagi menyebabkan suatu konflik baru. Lalu terdapat lagi suatu program pemerintah, yaitu program transmigran, yaitu pemindahan penduduk dari pulau Jawa ke pulau lain yang masih belum padat dengan penduduk. Jika diperhatikan, ternyata sebagian besar yang tetap tinggal di pulau Jawa hanya orang Jawa. Masyarakat kemudian berasumsi bahwa Soeharto hanya mementingkan keturunan Jawa, yang akan mendapatkan pendapatan yang tinggi, dan tempat tinggal yang nyaman. Sekali lagi, dengan ini kesenjangan sosial hanya akan bertambah lagi, yang juga disebabkan tidak meratanya pendapatan di seluruh Indonesia.





E. Sebuah Harapan Untuk Masa Depan

Dari Sabang sampai Merauke, itulah Indonesia. Banyak yang dapat terjadi seiring pembangunan Indonesia, walaupun sebenarnya dapat diminimalisirkan dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Jika kita melihat kembali ke rencana awal Soeharto, betapa mulia mereka itu. Namun, kesalahan yang menurut saya paling fatal adalah ketika Soeharto mengkontradiksi arti sesungguhnya dari Pancasila, dan menciptakan keadaan bangsa yang terkekang. Apakah sejak awal Soeharto memang menargetkan hal ini? Tidak ada yang tahu. Yang penting adalah bahwa hal ini tidak boleh terulang kembali, dan wajib kita ambil hikmahnya. Seperti dengan membuka investasi asing, namun harus dibatasi, dan juga desentralisasi harus diterapkan, walaupun sampai sekarang hal ini masih jauh dari harapan, lalu perjagaan ketat terhadap masyarakat, namun harus diubah target pengawasan, bukannya pihak pers atau Tionghoa, melainkan pihak parlemen, karena kredibilitas merekalah yang sesungguhnya akan menentukan ke arah mana Indonesia akan berkembang. Memang hal ini susah, tetapi sebenarnya kita dapat mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu, seperti berambisi besar, layaknya Soeharto, dalam mendapatkan pendidikan, dan kepribadian yang benar-benar sesuai dengan Pancasila.

1 comment: